Survei Indikator Politik Indonesia Catat 37,4% Responden Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan kemajuan positif dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terungkap dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dirilis Kamis (29/5/2025). Survei nasional tersebut mengukur persepsi publik terhadap penegakan hukum di era pemerintahan saat ini.
Hasil survei menunjukkan bahwa 37,4% responden menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini dalam kategori baik atau sangat baik. Sementara itu, 22,6% menilai sedang, dan 35,4% menyatakan buruk atau sangat buruk.
laporan Indikator Politik Indonesia menilai angka ini mencerminkan distribusi persepsi yang relatif berimbang, dengan tren positif yang cukup signifikan.
Baca Juga: Saat Presiden Prabowo Kemudikan Sendiri Kendaraan Bersama Presiden Macron Menuju Gedung Graha Utama Akmil Magelang
Survei juga mengungkap tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus Korupsi Pertamina (Rp193 Triliun):
Sebanyak 52,8% responden percaya Kejaksaan Agung mampu mengungkap kasus ini tuntas. Angka kepercayaan meningkat menjadi 55,3% di kalangan yang mengetahui detail kasusnya.
Kasus Korupsi LPEI (Rp890 Miliar):
Sebanyak 46,1% responden yakin KPK dapat mengungkap kasus ini, sementara di antara yang mengetahui kasusnya, kepercayaan naik menjadi 54,3%.
Baca Juga: Wapres Gibran Serukan Hilirisasi Digital, Pengamat IPI Sebut Momentum Ubah Indonesia dari Pasar Jadi Produsen
Survei dilakukan pada 17–20 Mei 2025 dengan 1.286 responden yang dipilih secara acak melalui metode double sampling. Margin of errorsurvei ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan hasil yang cukup representatif.
Hasil survei ini menjadi indikator penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto, yang sejak awal menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda prioritas. Meski masih ada 35,4% publik yang menilai negatif, tren positif menunjukkan bahwa langkah-langkah penegakan hukum mulai dirasakan masyarakat.
